Petugas bersiap mengisi bahan bakar gas ke armada bajaj dari Mobile Refueling Unit (MRU) yang diresmikan penggunaannya oleh Dirut Perusahaan Gas Negara, Hendi Prio Santoso dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2013). Pengoperasian fasilitas pengisian bahan bakar gas bergerak ini untuk menyiasati kendala pembangunan SPBG yaitu ketersediaan lahan.
Pemerintahan DKI Jakarta era Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Pur nama terbilang mengejutkan. Beberapa program kebijakan yang mandek di pemerintahan sebelumnya, tampak berjalan dengan baik.
Hal itu membuat nuansa di DKI Jakarta perlahan mulai berubah. Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, salah satu contoh program kebijakan yang sudah ada dari pemerintahan sebelumnya, namun baru dilaksanakan secara baik di pemerintahan Jokowi-Ahok adalah kerja sama antara Pemprov DKI dengan Kementerian ESDM soal konversi bahan bakar minyak(BBM) ke bahan bakar gas (BBG).
"Kerja sama dua institusi ini langkah komunikasi yang baik antara dua pemimpin. Mengingat ini harusnya sudah terjalin dulu, tapi masa pemerintahan sebelumnya sulit terlaksana," ujar Yayat saat dihubungi wartawan, Jumat (6/9/2013) lalu.
Yayat melanjutkan, ketersediaan bahan bakar gas merupakan solusi utama permasalahan Transjakarta, yakni keterbatasan bahan bakar. Apalagi dengan penyediaan Mobile Refueling Unit (MRU) di setiap pul. Armada Transjakarta tak perlu mengantre lama mengisi BBG di SPBG yang ada kini.
Selain itu, kebijakan Menteri ESDM Jero Wacik menyediakan gas dan MRU juga selaras dengan rencana Jokowi-Ahok melaksanakan revitalisasi angkutan umum. Revitalisasi itu yakni Kopaja dan Metromini usang bakal direvitalisasi dengan baru dan seluruhnya menggunakan bahan bakar gas.
"Ciptakan satu juta kendaraan mengunakan gas. Jika ini berhasil, maka pasti dapat menekan subsidi bahan bakar minyak dan konsep green transportation akan dimulai di Jakarta," lanjut Yayat.
Yang harus menjadi perhatian kedua institusi ini adalah bagaimana menyediakan bahan bakar gas di luar kota, minimal di kota sekitar DKI Jakarta. Hal itu akan memudahkan mobilitas pengguna ke ndaraan yang menggunakan BBG ke luar Jakarta.
Seperti diberitakan, Pemprov DKI dan Kementerian ESDM baru saja menandatangani nota kesepaha man konversi BBM ke BBG. Kementerian ESDM akan menyediakan MRU di pul-pul angkutan DKI.
Tak hanya angkutan kota, MRU juga disediakan di pul taksi. Hal itu dianggap tepat lantaran akhir 2013 ini, Pemprov DKI hendak mendatangkan ribuan bus sedang dan Transjakarta ber-BBG.
Perlu diketahui, program konversi BBM ke BBG a dalah upaya mengurangi subsidi pemerintah terh adap BBM sekaligus komitmen menciptakan lingk ungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.
Hingga kini, penguatan infrastruktur terus dilaku kan, yakni dengan dibangunnya 10 SPBG, 4 MRU dan pengembangan jaringan pipa gas Jabodetab ek sepanjang 22,2 kilometer yang didanai APBN.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar